Madura, Aktual Berita Indonesia.com – Penanganan dugaan permasalahan pelayanan kesehatan di RSIA Puri Bunda Madura kembali menuai sorotan. Aktivis yang tergabung ke dalam Semangat Bersatu Pemuda Indonesia Jaya (SBPIJ) menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan lamban memberikan kepastian atas persoalan tersebut.
SBPIJ bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi jilid II apabila Dinkes Pamekasan tidak segera memberikan jawaban resmi dan langkah konkret. Desakan itu disampaikan lantaran hingga saat ini belum ada keputusan maupun kepastian penyelesaian yang dapat disampaikan kepada publik, Senin (3/8/2026).
Ketua Aksi SBPIJ Iman Arifin menegaskan, pihaknya meminta Dinkes tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Terlebih, isu yang dipersoalkan berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian.
”Kami mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan agar segera memberikan jawaban resmi disertai langkah nyata sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” ungkap Iman.
Dia menilai, tidak adanya kepastian dan lambannya tindak lanjut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Karena itu, Dinkes diminta bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menangani persoalan tersebut.
Iman mengatakan, pihaknya akan kembali menggelar aksi jika tidak ada penyelesaian yang jelas dalam waktu yang dinilai patut. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi untuk mendorong adanya kepastian dari instansi yang berwenang.
”Apabila dalam waktu yang patut tidak terdapat penyelesaian yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka SBPIJ akan melaksanakan aksi demonstrasi besar jilid II,” tegasnya.
Menurutnya, aksi tersebut bukan dimaksudkan sebagai ancaman kepada Dinkes. Namun, menjadi bentuk konsekuensi dari tidak dijalankannya kewajiban penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan kepastian, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat.
”Besar harapan kami agar Dinkes Pamekasan segera mengambil langkah yang nyata, profesional, dan bertanggung jawab sebelum kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan makin terkikis,” pungkasnya.
EDITOR: Fauzi
